Kesadaran politik perempuan, salah satunya bisa diukur dari banyaknya perempuan yang duduk di parlemen. Banyaknya perempuan yang berinisiatif menjadi caleg juga menjadi gejala awal adanya kesadaran itu. Apakah gejala ini bisa menaikkan derajat perempuan?
Bagi Musdawati, keberadaan perempuan di parlemen tidak mutlak mengubah nasib perempuan. Legislator perempuan yang ada belum maksimal memperjuangkan hak-hak kaumnya. Buktinya, cukup banyak regulasi yang tidak memihak kepada mereka yang tidak mampu diperjuangkan.
Musdawati tercatat sebagai wakil ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sulsel. Saat ini, dia tengah mempersiapkan diri menuju Senayan. Ia menjadi caleg DPR RI dari Daerah Pemilihan (DP) II Sulsel, meliputi Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Bone, Wajo, Soppeng, Bulukumba dan Sinjai.
Aktivis Muslimat Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI) Sulsel ini, menilai, banyak perempuan di parlemen, baik untuk tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat, tapi tidak memberi perubahan signifikan. Belum bisa merubah pola pikir keberpihakan kepada perempuan.
"Saya bukan pesimis dengan keberadaan mereka. Para Legislator berteriak untuk perubahan perempuan, tapi hasilnya, toh, belum maksimal. Legislator perempuan butuh komitmen dan konsistensi perjuangan," pendapat anggota Muslimat ICMI Orwil Sulsel ini, kemarin.
Perjuangan perempuan adalah agenda utamanya. Tak cuma itu. Menurutnya, perempuan dan laki-laki harus mendapat hak yang sama. Perempuan tetap diberi pencerahan berpikir, untuk memperbaiki paradigmanya. Begitu juga dengan laki-laki. Pikirannya tentang perempuan harus diluruskan.
"Saya maju jadi caleg baru diputuskan sebulan lalu. Namun kerja-kerja saya selama ini, sama dengan wakil rakyat, mendampingi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Saya ingin berjuang lagi melalui jalur formal," ujar pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Sulsel itu.
Apakah pencalegan ke DPR RI ini bukan karena posisi suaminya H Syaiful Kasim sebagai ketua DPW PBB Sulsel? Dia beralasan, inisiatifnya justru lebih banyak didukung oleh kader dan pengurus internal partai. Bukan rekomendasi suami.
Prinsipnya, perempuan harus punya strategi. Selain harus kritis terhadap kebijakan eksekutif, juga harus faham dengan masalah masyarakat. "Kita harus cari apa masalah substansial mereka, untuk dibicarakan dan diperjuangkan di parlemen," katanya. (PR7/R5)
Aktivis Muslimat Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI) Sulsel ini, menilai, banyak perempuan di parlemen, baik untuk tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat, tapi tidak memberi perubahan signifikan. Belum bisa merubah pola pikir keberpihakan kepada perempuan.
"Saya bukan pesimis dengan keberadaan mereka. Para Legislator berteriak untuk perubahan perempuan, tapi hasilnya, toh, belum maksimal. Legislator perempuan butuh komitmen dan konsistensi perjuangan," pendapat anggota Muslimat ICMI Orwil Sulsel ini, kemarin.
Perjuangan perempuan adalah agenda utamanya. Tak cuma itu. Menurutnya, perempuan dan laki-laki harus mendapat hak yang sama. Perempuan tetap diberi pencerahan berpikir, untuk memperbaiki paradigmanya. Begitu juga dengan laki-laki. Pikirannya tentang perempuan harus diluruskan.
"Saya maju jadi caleg baru diputuskan sebulan lalu. Namun kerja-kerja saya selama ini, sama dengan wakil rakyat, mendampingi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Saya ingin berjuang lagi melalui jalur formal," ujar pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Sulsel itu.
Apakah pencalegan ke DPR RI ini bukan karena posisi suaminya H Syaiful Kasim sebagai ketua DPW PBB Sulsel? Dia beralasan, inisiatifnya justru lebih banyak didukung oleh kader dan pengurus internal partai. Bukan rekomendasi suami.
Prinsipnya, perempuan harus punya strategi. Selain harus kritis terhadap kebijakan eksekutif, juga harus faham dengan masalah masyarakat. "Kita harus cari apa masalah substansial mereka, untuk dibicarakan dan diperjuangkan di parlemen," katanya. (PR7/R5)
(Sumber : Berita Kota Makassar Online)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar